Kota Kuala Kapuas dibangun jauh sebelum adanya Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya). Kabupaten Kapuas adalah salah satu dari kabupaten otonom eks daerah Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin yang termasuk dalam wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan. Suku Dayak Ngaju merupakan penduduk asli Kabupaten Kapuas.
Menurut penuturan pusaka “Tetek Tatum”, nenek moyang suku Dayak Ngaju pada mulanya bermukim di sekitar Pegunungan Schwaner di Sentral Kalimantan. Barulah pada perkembangan berikutnya suku Dayak Ngaju bermukim dan menyebar di sepanjang tepi Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan.
Pemukiman betang di Sungei Pasah, merupakan satu-satunya bukti sejarah di Kota Kuala Kapuas yang masih ada. Tahun 1806 dijadikan sebagai tonggak sejarah berdirinya Kota Kuala Kapuas.
Pada bulan Oktober 1835, 29 tahun setelah pemukiman betang dibangun, Belanda datang menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di bumi Kapuas, dipimpin oleh Zacharias Hartman, seorang pegawai Binnenlandsch Bestuur (Pangrehpraja). Ia mulai melakukan perjalanan kerja dengan perahu dayung menjelajah Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas sampai Jangkang dengan ditemani penunjuk jalan.
Perang Banjarmasin yang terjadi pada 1859 – 1863 mengakibatkan hancurnya Palingkai yang dianggap oleh Belanda sebagai sarang pemberontak. Pada tanggal 16 Juni 1859 pasukan Belanda dibawah pimpinan Kapten Marinir Van Hasselt dengan menggunakan dua buah kapal perang menyerang dan membumihanguskan Palingkai. Perang Banjarmasin berakhir tahun 1863, Kerajaan Banjar dihapus dan digabungkan ke dalam Gubernemen Hindia Belanda. Perang berlanjut dengan Perang Barito (1865-1905), perlawanan bersenjata di sekitar Kuala Kapuas (1859-1860), Perang Tewah (1885-1886) yang meletus di kawasan Kahayan Hulu.
Dalam rangka mengawasi lalu lintas perairan di kawasan Kapuas, pada bulan Pebruari 1860 Belanda membangun benteng (fort) di Ujung Murung (sekitar rumah jabatan Bupati Kapuas sekarang), tempat tersebut dinamakan Kuala Kapuas. Nama Kuala Kapuas diambil dari bahasa Dayak Ngaju, bahasa yang digunakan penduduk setempat yang menyebut daerah itu sebagai Tumbang Kapuas. Belanda mengangkat seorang pejabat di daerah ini dalam pangkat Gezaghebber (Pemangku Kuasa) yang bernama Broers merangkap sebagai Komandan Benteng. Temanggung Nikodemus Ambu atau Temanggung Nikodemus Jayanegara ditunjuk sebagai Kepala Distrik. Bulan Maret 1863 Temanggung Nikodemus Jayanegara membangun Betang di Hampatung.
Kekuasaan Belanda di Kalimantan telah mantap pada tahun 1946. Daerah Kapuas dimekarkan membentuk Onderdistrik Kapuas Hilir beribukota Kuala Kapuas, Onderdistrik Kapuas Barat beribukota Mandomai, Onderdistrik Kapuas Tengah beribukota Pujon, Onderdistrik Kahayan Tengah beribukota Pahandut, Onderdistrik Kahayan Hilir beribukota Pulang Pisau dan Onderdistrik Kahayan Hulu beribukota Tewah.
Pada tanggal 27 Desember 1946 di Banjarmasin terbentuk Dewan Daerah Dayak Besar, suatu Badan Pemerintahan Daerah yang meliputi Afdeling Kapuas Barito atas dasar Zeltbestuur Regeling (Peraturan Swapraja) tahun 1938 dan sebagai ketua adalah Groveneld (eks Asisten Residen), Wakil Ketua Raden Cyrillus Kesranegara dan Sekretaris Mahir Mahar. Dewan ini merupakan dewan pertama yang terbentuk di Kalimantan. Pada tanggal 14 April 1959 atas dasar tuntutan rakyat dan keyakinan sendiri, Dewan Daerah Dayak Besar menentukan sikap untuk meleburkan diri secara resmi ke dalam Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 menetapkan tentang daerah-daerah di Kalimantan yang sudah bergabung dalam Republik Indonesia dengan administrasi pemerintahannya terdiri dari enam daerah kabupaten yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai, Kota Baru, Barito, Kapuas dan Kotawaringin serta tiga Daerah Swapraja yaitu Kutai, Berau dan Bulungan.
Akhir tahun 1950 Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Kapuas Wedana F. Dehen memasuki masa pensiun dan diserahkan kepada Markasi (Mantan Anggota Dewan Daerah Dayak Besar). Kemudian pada bulan Januari 1951 Markasi diganti oleh Patih Barnstein Baboe. Rabu 21 Maret 1951 di Kuala Kapuas dilakukan peresmian Kabupaten Kapuas oleh Menteri Dalam Negeri dan sekaligus melantik para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang terdiri dari wakil Partai Politik dan Organisasi Non-Politik dari Masyumi, Parkindo, PNI, Muhammadiyah dan lain-lain. Pada saat itu Bupati belum terpilih dan sementara diserahkan kepada Patih Barnstein Baboe selaku kepala Eksekutif.
Awal Mei 1951 Raden Badrussapati diangkat selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kapuas yang pertama, pelantikan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1951 oleh Gubernur Murjani atas nama Menteri Dalam Negeri. Oleh masyarakat Kabupaten Kapuas, tanggal 21 Maret dinyatakan sebagai hari jadi Kabupaten Kapuas yang bertepatan dengan peresmian Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
Dalam sejarah perkembangan pemerintahan, kehidupan masyarakat dan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2002, Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas sebagai kabupaten induk dengan 12 kecamatan, Kabupaten Pulang Pisau dengan 6 kecamatan dan Kabupaten Gunung Mas dengan 6 kecamatan. Pejabat yang pernah memimpin Kabupaten Kapuas sejak tahun 1951, sampai tercatat 15 orang Bupati, 3 orang wakil Bupati.
Bupati Kapuas
1. R. Badrussapati (1951 – 1955)
2. G. Obos (1955 – 1956)
3. Ra. Parjitno (1956 – 1957)
4. J. C. Rangkap (1957 – 1958)
5. Ben Brahim (1958 – 1960)
6. P. K. Sawong (1960 – 1961)
7. E. Mahar (1962 – 1966)
8. L. S. Binti (1966 – 1967, Pjs)
9. Untung Surapati (1967 – 1977)
10. B. A. Tidja (1977, Pjs)
11. H. Mochamad Adenan (1977 – 1988)
12. H. Endang Kosasih (1988 – 1993)
13. H. Odji Durachman (1993 – 1997)
14. Ir. H. Burhanudin Ali (1997 – 2008)
15. Ir. H. Muhammad Mawardi, MM (2008 – Sekarang)
Wakil Bupati Kapuas
1. J. S. Lamon (1998 – 2003)
2. T. E. Toepak (2003 – 2008)
3. Suraria Nahan, Dipl. ATP, ST (2008 – Sekarang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar